Register

BAPERTARUM-PNS

(Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil)


Pengertian

Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia, disamping sandang dan pangan, merupakan harapan setiap manusia untuk dapat memenuhinya. Dari tiga kebutuhan dasar tersebut, pemenuhan kebutuhan akan rumah merupakan hal yang paling sulit dijangkau oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada khususnya .

Pegawai Negeri Sipil yang jumlahnya hampir mencapai 4 (empat) juta orang dan tersebar diseluruh Indonesia tersebut terdiri dari berbagai golongan yaitu mulai dari golongan I sampai dengan IV, yang berarti juga terdapat perbedaan penghasilan, yang berpengaruh kepada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama rumah.

BAPERTARUM-PNS didirikan berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang  Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994.

Yang melatarbelakangi didirikannya BAPERTARUM-PNS, antara lain :

1. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk memiliki rumah yang layak;

2. Terbatasnya kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk membayar uang muka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR;

3. Tabungan perumahan PNS dapat membentuk dana untuk mengatasi kendala tersebut yang  merupakan kegotong-royongan diantara Pegawai Negeri Sipil dalam upaya peningkatan kesejahteraan antara Pegawai Negeri Sipil.

Sejak didirikan tahun 1993 BAPERTARUM-PNS telah melakukan beberapa kebijakan dan upaya yang bertujuan untuk semakin meningkatkan pelayanannya kepada PNS.

Persyaratan dan Prosedur

A. Pinjaman Uang Muka

Pinjaman Uang Muka adalah pinjaman lunak kepada Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kebutuhan sebagian uang muka yang harus dibayar untuk kepemilikan rumah melalui fasilitas KPR subsidi maupun non subsidi

Besaran Pinjaman, Bunga Dan Jangka Waktu

Pinjaman Uang Muka maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa membedakan golongan Pegawai Negeri Sipil. Besaran bunga dibawah bunga pasar yaitu 7,5% pertahun dengan jangka waktu pengembalian sama dengan jangka waktu KPR subsidi atau non subsidi

Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi Pinjaman Uang Muka adalah 13 hari

Persyaratan Pengajuan

1. PNS aktif golongan I sampai dengan IV dan belum memanfaatkan bantuan atau pinjaman TAPERUM – PNS;

2. Pegawai Negeri Sipil telah memiliki masa menabung Tabungan Perumahan PNS minimal 5 tahun sesuai dengan TMT Kartu Pegawai;

3. PNS yang belum memiliki rumah sendiri ;

4. PNS harus memanfaatkan fasilitas KPR subsidi maupun non subsidi

5. Surat Pernyataan belum memiliki rumah dengan meterai secukupnya

6. Foto copy Kartu Pegawai dan SK Pengangkatan PNS;

7. Foto copy Kartu Pegawai Suami atau Istri jika kedua-duanya PNS

8. Foto copy KTP;

9. Surat Keterangan asli mengenai status tempat tinggal;

10. Surat Keterangan tempat bekerja dari instansi PNS bekerja.

Catatan

1. Pencairan dana Pinjaman Uang Muka dilakukan berdasarkan mekanisme perbankan;

2. Apabila suami dan istri kedua-duanya PNS, maka yang berhak memanfaatkan hanya salah satu, sedangkan Tabungan Perumahan PNS salah satunya akan dikembalikan pada saat berhenti bekerja karena pensiun, meninggal dunia atau
sebab
- sebab yang lain;

3. Bagi PNS yang memanfaatkan Pinjaman Uang Muka, Tabungan Perumahan PNS nya akan tetap dikembalikan pada saat berhenti bekerja karena pensiun, meninggal dunia atau berhenti bekerja karena sebab-sebab lain;

4. PNS hanya dapat memanfaatkan salah satu antara produk Bantuan Uang Muka, Pinjaman Biaya Membangun atau Pinjaman Uang Muka;

5. PNS wajib menanggung asuransi kredit.

Prosedur Pengajuan

1. PNS mengisi formulir permohonan Pinjaman Uang Muka yang tersedia di bank pelaksana dan meminta rekomendasi dari atasan langsung;

2. Formulir dan berkas persyaratan yang sudah lengkap diajukan ke bank pelaksana atau melalui Pengembang yang kemudian diteruskan ke bank pelaksana;

3. Bank pelaksana mengajukan verifikasi data Pegawai Negeri Sipil ke Bapertarum-PNS;

4. Berdasarkan verifikasi tersebut, bank pelaksana mengeluarkan Surat Persetujuan Pinjaman Uang Muka;

5. Penandatanganan akad Pinjaman Uang Muka dilakukan bersamaan dengan akad Kredit KPR;

Daftar Bank Pelaksana

1. BANK UMUM: Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia, Bank Bukopin dan Bank Bumi Putera

2. BANK SYARIAH: Bank Tabungan Negara Syariah

3. BANK PEMBANGUNAN DAERAH: Seluruh Bank Pembangunan Daerah


B. Pinjaman Biaya Membangun

Pinjaman Biaya Membangun adalah pinjaman lunak kepada Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kebutuhan sebagian biaya membangun rumah di atas tanah sendiri.

Besaran Pinjaman, Bunga Dan Jangka Waktu Pinjaman

Pinjaman Biaya Membangun maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- tanpa membedakan golongan Pegawai Negeri Sipil. Besaran bunga di bawah bunga pasar yaitu 7,5% per tahun dengan jangka waktu pengembalian sama dengan jangka waktu Kredit Pembangunan Rumah Swadaya

Persyaratan Pengajuan

1. Pegawai Negeri Sipil aktif golongan I sampai dengan IV dan belum memanfaatkan bantuan atau pinjaman Tabungan Perumahan PNS;

2. Pegawai Negeri Sipil telah memiliki masa menabung Tabungan Perumahan PNS minimal 5 tahun sesuai dengan TMT Kartu Pegawai
Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki rumah sendiri
;

3. PNS harus memanfaatkan fasilitas KPR subsidi maupun non subsidi;

4. Surat Pernyataan belum memiliki rumah dengan materai secukupnya;

5. Foto copy Kartu Pegawai dan SK Pengangkatan PNS;

6. Foto copy Kartu Pegawai Suami atau Istri jika keduanya PNS;

7. Foto copy KTP;

8. Surat Keterangan asli mengenai status tempat tinggal

9. Surat Keterangan tempat bekerja dari instansi PNS bekerja

Catatan

1. Pencairan dana Pinjaman Biaya Membangun dilakukan berdasarkan mekanisme perbankan;

2. Apabila suami dan istri keduanya PNS, maka yang berhak memanfaatkan hanya salah satu, sedangkan Tabungan Perumahan PNS salah satunya akan dikembalikan pada saat berhenti bekerja karena pensiun, meninggal dunia atau sebab - sebab yang lain;

3. Bagi PNS yang memanfaatkan Pinjaman Biaya Membangun, Tabungan Perumahan PNS-nya akan tetap dikembalikan pada saat berhenti bekerja;

4. PNS wajib menanggung asuransi jiwa kredit;

5. Pinjaman Biaya Membangun tidak diperkenankan untuk renovasi;

6. PNS harus membuat usulan Rancangan Anggaran Biaya untuk membangun rumah dan diajukan ke bank pelaksana;

Prosedur Pengajuan

1. PNS mengisi formulir permohonan Pinjaman Biaya Membangun yang tersedia di bank pelaksana;

2. Formulir dan berkas persyaratan yang sudah lengkap diajukan ke bank pelaksana;

3. Bank pelaksana mengajukan verifikasi data Pegawai Negeri Sipil ke Bapertarum-PNS;

4. Berdasarkan verifikasi tersebut, bank pelaksana mengeluarkan Surat Persetujuan Pinjaman Biaya Membangun;

5. Penandatanganan akad Pinjaman Biaya Membangun dilakukan bersamaan dengan akad Kredit Pembangunan Rumah Swadaya.

Bank Pelaksana

1. BANK UMUM terdiri dari: Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia, Bank Bukopin;

2. BANK SYARIAH terdiri dari: BPR Syariah Metro Madani Lampung;

3. BANK PEMBANGUNAN DAERAH terdiri dari: Seluruh Bank Pembangunan Daerah, kecuali Bank Pembangunan Daerah Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Maluku, Sumatra Selatan dan Nangroe Aceh Darussalam.

C. BANTUAN UANG MUKA KPR

Bantuan Uang Muka adalah bantuan yang diberikan dalam rangka
membantu sebagian uang muka pembelian rumah yang dilakukan
melalui KPR dan pembelian Rumah Dinas dari pemerintah.

Besaran Bantuan

Besarnya bantuan yang diberikan dibedakan berdasarkan golongan Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

· Rp. 1,2 juta untuk golongan I

· Rp. 1,5 juta untuk golongan II

· Rp. 1,8 juta untuk golongan III

· Rp. 2,1 juta untuk golongan IV

Persyaratan Pengajuan

1. PNS aktif dan belum memanfaatkan bantuan atau pinjaman Tabungan Perumahan PNS-nya;

2. PNS yang telah memiliki masa menabung Tabungan Perumahan PNS-nya minimal 5 tahun;

3. PNS yang belum memiliki rumah;

4. PNS aktif golongan I, II, III dan IV dengan akad KPR yang berlaku sejak 1 Januari 2006;

5. Tidak dalam Masa Persiapan Pensiun atau 1 tahun sebelum batas usia pension;

6. Apabila suami dan istri keduanya Pegawai Negeri Sipil, yang berhak mendapat bantuan perumahan hanya salah satu, sedangkan Tabungan Perumahan-PNS yang satunya dikembalikan pada saat pensiun, meninggal dunia atau berhenti bekerja karena sebab - sebab yang lain.

Catatan

1. Formulir dan berkas persyaratan yang sudah lengkap diajukan ke BAPERTARUM-PNS Pusat di Jakarta atau melalui Pengembang yang kemudian diteruskan ke BAPERTARUM-PNS Pusat untuk dilakukan proses verifikasi;

2. Berdasarkan verifikasi data PNS, BAPERTARUM-PNS mengeluarkan Surat
Pencairan Dana atau SPD kepada Bank BTN untuk dibayarkan ke nomor rekening
Pemohon atau rekening Pengembang bila ada Standing Instruction.

Prosedur Pengajuan

1. Mengisi Formulir Permohonan dan rekomendasi oleh atasan langsung;

2. Surat Pernyataan bahwa belum memiliki rumah dan belum pernah mendapat bantuan perumahan dengan materai secukupnya;

3. Foto copy Kartu Pegawai dan SK Kepangkatan terakhir;

4. Foto copy Kartu Pegawai suami atau istri jika keduanya Pegawai Negeri Sipil;

5. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga yang dilegalisir Kelurahan setempat;

6. Surat Keterangan mengenai status tempat tinggal saat ini oleh RT, RW dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah, dan harus sesuai dengan alamat KTP;

7. Foto copy Akad Perjanjian Kredit yang dilegalisir oleh bank yang menerbitkan kredit Kepemilikan Rumah;

8. Foto copy Surat Alih Debitur yang dilegalisir, apabila terjadi pengalihan kredit;

9. Foto copy Surat Perjanjian Sewa-Beli Rumah Negara yang telah dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkannya;

10. Foto copy Buku Tabungan atas nama pemohon, halaman depan dan halaman pertama;

11. Foto copy Surat Nikah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang, apabila Akad Perjanjian Kredit tersebut atas nama suami atau istri dari pemohon;

12. Surat Kuasa Pencairan bagi Developer yang mengurus permohonan bantuan;


D. PINJAMAN LUNAK BENCANA ALAM

Pinjaman Lunak Bencana Alam Perbaikan Rumah adalah pinjaman untuk membantu Pegawai Negeri Sipil yang rumahnya terkena dampak bencana alam dan bersifat bencana nasional.

Besaran Pinjaman, Bunga Dan Jangka Waktu Pinjaman

Pinjaman Lunak Bencana Alam maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, baik yang telah memanfaatkan bantuan atau belum dari Bapertarum, baik yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun atau kurang dari 5 tahun.

Besaran bunga di bawah bunga pasar yaitu 5% per tahun dengan jangka waktu pengembalian maksimal 5 tahun.

Persyaratan Pengajuan

1. PNS aktif golongan I sampai dengan IV yang tempat tinggal atau rumahnya terkena dampak bencana alam, sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat dan disetujui BAPERTARUM PNS;

2. Foto copy Kartu Pegawai dan SK Pengangkatan PNS;

3. Foto copy Kartu Pegawai Suami atau Istri jika keduanya PNS;

4. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya;

5. Surat Keterangan dari Instansi berwenang tentang kerusakan rumah yang diakibatkan oleh bencana alam;

6. Surat Keterangan asli mengenai kondisi status tempat tinggal saat ini yang dikeluarkan RT, RW dan harus sesuai dengan KTP.

Catatan

1. Pencairan dana Pinjaman Lunak Bencana Alam dilakukan berdasarkan mekanisme perbankan;

2. Apabila suami dan istri keduanya Pegawai Negeri Sipil, yang berhak memanfaatkan hanya salah satu, sedangkan Tabungan Perumahan PNS-nya salah satunya akan dikembalikan pada saat berhenti bekerja karena pensiun, meninggal dunia atau sebab - sebab yang lain;

3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memanfaatkan Pinjaman Lunak Bencana Alam, Tabungan Perumahan PNS-nya akan tetap dikembalikan pada saat berhenti bekerja;

4. Pegawai Negeri Sipil wajib menanggung asuransi jiwa kredit.

Prosedur Pengajuan

1. PNS mengisi formulir permohonan yang direkomendasi oleh pejabat berwenang atau atasan langsung;

2. Melampirkan surat keterangan regional tentang terjadinya bencana alam di suatu daerah;

3. Pemda atau Instansi mengkoordinasikan dan mengajukan secara tertulis kepada Bapertarum-PNS dan Bank Pembangunan Daerah setempat tentang bantuan Pinjaman Lunak Bencana Alam;

4. Pemda mengajukan daftar PNS yang terkena bencana ke bank yang telah bekerja sama dengan BAPERTARUM-PNS

Bank Pelaksana

Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

E. PENGEMBALIAN TABUNGAN

Pengembalian Tabungan merupakan pengembalian seluruh iuran tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil, bagi Pegawai Negeri Sipil yang selama dinas aktifnya belum pernah memanfaatkan bantuan atau Pegawai Negeri Sipil yang telah memanfaatkan pinjaman.

Persyaratan

1. Mengisi formulir, kemudian meminta rekomendasi dan tanda tangan serta stempel dari Pejabat Bidang Kepegawaian yang mempunyai contoh tanda tangan di kantor bank BRI setempat. Bagi institusi atau unit kerja yang berada di Propinsi atau Kabupaten atau Kota yang tidak di bawah Pemda, harus diverifikasi oleh Kepala Instansi atau Unit Kerja dan Kepala BPD setempat;

2. Membawa Kartu Pegawai (asli) dan foto copy-nya;

3. Membawa Kartu Tanda Penduduk (asli) yang masih berlaku dan foto copy-nya;

4. Foto copy Surat Keputusan pensiun yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang;

5. Foto copy Surat Keputusan Golongan (periode 1 Januari 1993 sampai dengan pensiun) yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang

Tambahan Persyaratan

Bagi pengurusannya diwakilkan : Membawa Surat Kuasa (asli) bermaterai dari yang berhak kepada yang diberi hak

Bagi Pensiun sebelum 1 Juli 2003 : Membawa Voucher asli pembayaran pensiun tipe 310 dari PT Taspen yang memperlihatkan perincian pembayaran Taperum, berikut foto copy-nya

Bagi pensiun karena berhenti bekerja oleh karena sebab lain : Membawa Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) asli berikut foto copy-nya

Bagi berhenti bekerja karena meninggal dunia :

1. Foto copy Surat Keterangan Kematian yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang;

2. Foto copy Surat Keterangan Hak Waris dari Camat yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang

Prosedur Pencairan

1. PNS yang pensiun atau ahli waris atau yang diberi kuasa, mengambil formulir Pengembalian Tabungan di kantor Bank BRI atau BKD atau Bagian Kepegawaian di instansi masing – masing;

2. Mengisi formulir pengembalian tabungan dan kemudian meminta tanda tangan, rekomendasi serta stempel dari pejabat yang berwenang;

3. Formulir pengembalian tabungan yang sudah diisi lengkap beserta berkas kelengkapannya dibawa ke kantor Bank BRI setempat guna dicairkan dana pengembalian tabungannya;

4. Pencairan dana tabungan perumahan PNS dilakukan di kantor Bank BRI.

Perhitungan dan Besaran Iuran

1. Perhitungan Pengembalian Tabungan merupakan akumulasi dari iuran tabungan yang dipotong setiap bulannya dari gaji PNS sesuai dengan golongan, yaitu :

Golongan I : Rp. 5.000,-

Golongan II : Rp. 5.000,-

Golongan III : Rp. 7.000,-

Golongan IV : Rp. 10.000,-

2. Perhitungan tersebut dilakukan sejak 1 Januari 1993 sampai dengan yang bersangkutan berhenti bekerja, yang disebabkan pensiun, meninggal dunia atau karena sebab-sebab yang lain serta ditambah dengan jasa tabungan 12%

Waktu, Penerima Dan Tempat Pengembalian Tabungan

Pengembalian Tabungan dilakukan pada saat Pegawai Negeri Sipil berhenti bekerja karena pensiun, meninggal dunia atau sebab-sebab yang lain. Yang berhak mendapatkan Pengembalian Tabungan adalah Pegawai Negeri Sipil yang selama dinas aktifnya belum pernah memanfaatkan atau menerima bantuan dan yang pernah memanfaatkan Pinjaman dari Bapertarum-PNS.

Pengembalian tersebut dapat dilakukan di seluruh kantor Bank Rakyat Indonesia di seluruh Indonesia yang telah menerapkan sistem online

Referensi

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994;

3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Nomor 02/PERMEN/M/2006 tentang Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah bagi Pegawai Negeri Sipil;

4. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 55/KEPMEN/M/2006 tentang Penetapan Suku Bunga Pinjaman Lunak Bencana Alam Pembangunan/Perbaikan Rumah Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;

5. Surat Edaran Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Nomor 645/Taperum-PNS/III/7/2008 tentang Penyederhanaan Layanan Bapertarum-PNS.

situs web www.bapertarum-pns.co.id